kataberita.id — Anjloknya harga komoditas Indonesia dan harga minyak mentah dunia jadi faktor yang memperparah perekonomian Indonesia tahun 2020 ini selain dari akibat wabah Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% pada tahun 2020 bahkan minus 3,5% dalam skenario terburuknya.
Selasa, 2 Juni 2020 Ralph van Doorn, ekonom senior Bank Indonesia untuk Indonesia menyatakan dalam telekonferensi pers, Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya yang 2,1%.
Kondisi global sangat mempengaruhi kedalaman kontraksi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi China dan negara-negara Eropa mempengaruhi kondisi dalam negeri, jika ekonomi negara-negara itu membaik perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan berkurang.
“Perekonomian seluruh negara maju dan negara berkembang melambat dari proyeksi sebelumnya. Pemulihan ekonomi akan hanya bisa dilakukan secara bertahap tanpa mengesampingkan respons terhadap krisis kesehatan.” Kata van Doorn.
Akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang makin hari semakin dalam adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Riset Bank Dunia menyatakan angka kemiskinan di Indonesia akan naik 2,1 – 3,6% atau sekitar 5,6 juta – 9,6 juta orang pada tahun 2020. Angka tersebut tidak memperhitungkan dampak wabah Covid-19.
Ralph menyatakan, saat ini upaya menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengesampingkan aspek kesehatan. Penanganan Covid-19 yang tidak efektif dan berlarut-larut akan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi akan semakin dalam, maka dari itu, kebijakan pemerintah terkait ekonomi harus sejalan dan sesuai dengan tahapan kebijakan penanganan wabah.
Jaminan perlindungan sosial yang kuat berupa bantuan langsung dan jaminan keamanan pasokan ketersediaan pangan dan berbagai insentif bagi dunia usaha harus dilakukan bersamaan dengan respon kebijakan di bidang kesehatan berupa tes massal yang terukur secara masif, peningkatan kapasitas pelayanan dan aturan terkait pergerakan manusia.
“Jika “kunci penahan” perlambatan ekonomi sudah disiapkan, tahap pemulihan bisa dimulai. Pemerintah dapat membuka kegiatan ekonomi secara bertahap,” tutup van Doorn. (**)
