Target Menang Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, BSNPG DKI Gelar Training of Trainer

oleh
tot bsnpg dki jakarta
BSNPG DKI Jakarta gelar TOT (doc. kataberita)

kataberita.id — Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) bekerjasama dengan DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) yang diikuti oleh pengurus BSNPG se-Jakarta Timur, Sabtu (4 /3/2023).

Acara ini dilaksanakan di Aula DPD Golkar Prov DKI Jakarta, Jl. Pegangsaan, Cikini. Hadir para peserta dari kepengurusan BSNPG Jakarta Timur.

ToT menghadirkan pembicara Direktur Hukum dan Advokasi BSNPG Firman Mulyadi., SH.,MH.

Baca Juga :   Ridwan Kamil Jadi Kader Golkar: Amunisi Baru Menangkan Golkar di Jabar

Firman Mulyadi menyampaikan kepada BSNPG Golkar Jakarta Timur agar berjuang penuh demi kemenangan Partai Beringin pada Pilpres maupun Pileg 2024. Dan, fokus dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengurus BSNPG.

“Fokus dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengurus BSNPG, karena ini arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar jelas bahwa BSNPG di tugaskan untuk mengisi minimal 10 orang pada tiap TPS pada Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 nanti” tegas Firman Mulyadi.

Baca Juga :   Janji Politik Ditepati, Anies Baswedan Disanjung-sanjung Setinggi Langit

Lebih lanjut Firman Mulyadi mengatakan, BSN DPP Partai Golkar optimis menghadirkan saksi di TPS yang mempunyai kualitas di atas rata-rata atau kualitas super.

“Harus ada keberanian optimisme, kerja secara pararel dari para saksi ini. Tentu dengan dengan penguasaan ilmu tentang saksi Pemilu, mereka bisa percaya diri,” kata Firman Mulyadi.

Menurutnya, hanya Partai Golkar yang secara khusus punya lembaga Badan Saksi Nasional (BSN) yang tersendiri sementara partai-partai lain belum punya. Hal ini menunjukkan Komitmen Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk memperkuat kualitas dan militansi saksi partai berlambang pohon beringin ini.

Baca Juga :   Ridwan Kamil Bergabung dengan Partai Golkar, Aburizal Bakrie: Mari Berkarya Memajukan Indonesia

“Golkar satu-satunya partai yang punya BSN dan khusus mengelola saksi. Partai lain klaim punya saksi tapi saksinya menyatu dengan badan lain, tidak berdiri sendiri. Lewat kebijakan Ketum, BSN ini harus dioptimalkan,” pungkas Firman Mulyadi. ***