Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Anies Akan Temui Jokowi, Celetuk PSI: Ujug-ujug Sudah ke presiden

oleh
Anies Baswedan
Anies Baswedan (ist.)

kataberita.id — Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengomentari rencana Gubernur Anies Baswedan yang akan mengomunikasikan kembali penghapusan honorer dengan pemerintah pusat.

Menurut dia, seharusnya Anies jangan langsung menemui Presiden Jokowi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk membahas penghapusan tenaga honorer. Sebab, Anies merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Baca Juga :   Ini Respons Dosen UI Terkait Gagalnya Aksi Desak Jokowi Mundur dan Tolak PPKM Level 4

“Seharusnya, para kepala daerah sebelum kepada Pak Presiden duduk bersama dengan perwakilan honorer. Jangan sampai enggak mendengar dari bawah, tetapi ujug-ujug sudah ke presiden,” ucap Idris saat dihubungi JPNN.com, Minggu (26/6).

Nasib tenaga honorer harus diperjelas

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut menyebutkan nasib ratusan ribu tenaga honorer harus diperjelas. Pada bidang layanan kesehatan, kata dia, ada sekitar 50 persen lebih tenaga honorer baik medis maupun administratif.

Baca Juga :   Evi Novida Dipecat Jokowi dari KPU, Secara Tidak Terhormat

“Jadi, semua upaya fokus untuk memperjelas ini semua, bagaimana rekrutmen seleksi. Harus ada skema afirmasi. Jika tidak masuk, bagaimana daerah juga bisa membuat skema rekrutmen lain,” tuturnya.

Dia berharap Anies dan para gubernur lain bisa mengupayakan para honorer, terutama yang sudah lama bekerja dan memiliki keahlian untuk bisa tetap bekerja. “Pemerintah daerah dan pusat, jadi harus sinkron karena masalah SDM ini aturannya saling terkait. Jangan sampai saling mengunci, apalagi merugikan para tenaga honorer,” tambah Idris.

Baca Juga :   Sungguh Mengejutkan! Jokowi Akan Merapat ke Golkar?

KemenPAN-RB berencana menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Tenaga honorer ini akan digantikan oleh outsourcing sesuai dengan kebutuhan. Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.