kataberita.id — Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengomentari rencana Gubernur Anies Baswedan yang akan mengomunikasikan kembali penghapusan honorer dengan pemerintah pusat.
Menurut dia, seharusnya Anies jangan langsung menemui Presiden Jokowi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk membahas penghapusan tenaga honorer. Sebab, Anies merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Seharusnya, para kepala daerah sebelum kepada Pak Presiden duduk bersama dengan perwakilan honorer. Jangan sampai enggak mendengar dari bawah, tetapi ujug-ujug sudah ke presiden,” ucap Idris saat dihubungi JPNN.com, Minggu (26/6).
Nasib tenaga honorer harus diperjelas
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut menyebutkan nasib ratusan ribu tenaga honorer harus diperjelas. Pada bidang layanan kesehatan, kata dia, ada sekitar 50 persen lebih tenaga honorer baik medis maupun administratif.
“Jadi, semua upaya fokus untuk memperjelas ini semua, bagaimana rekrutmen seleksi. Harus ada skema afirmasi. Jika tidak masuk, bagaimana daerah juga bisa membuat skema rekrutmen lain,” tuturnya.
Dia berharap Anies dan para gubernur lain bisa mengupayakan para honorer, terutama yang sudah lama bekerja dan memiliki keahlian untuk bisa tetap bekerja. “Pemerintah daerah dan pusat, jadi harus sinkron karena masalah SDM ini aturannya saling terkait. Jangan sampai saling mengunci, apalagi merugikan para tenaga honorer,” tambah Idris.
KemenPAN-RB berencana menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Tenaga honorer ini akan digantikan oleh outsourcing sesuai dengan kebutuhan. Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.
