Posisi Penting Indonesia Pada Konflik Global dan Kerentanan Kawasan

oleh
Khalid Zabidi
Khalid Zabidi (dok. kataberita)

Oleh: Khalid Zabidi (Aktivis 98, Pendiri Independent Society, Ketua PP JMSI)

kataberita.id — Bulan Mei adalah bulan penting dalam kalender politik bangsa Indonesia. Pada bulan ini kita merayakan hari kebangkitan nasional sebagai momentum kesadaran kolektif berbangsa, dan hari reformasi 1998 di mana kita meluruskan perjalanan sejarah tidak didasarkan pada sistem otoriter melainkan demokrasi.

Tetapi bulan Mei tahun 2022 ini lain dari bulan Mei tahun sebelumnya. Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina meningkat menjadi perang dagang berskala global antara orde politik internasional liberal yang dipimpin Amerika dan Eropa Barat serta orde nasionalis yang berporos pada Rusia, Tiongkok dan Iran. Kubu Amerika menghantam Rusia dengan berbagai sanksi politik dan ekonomi sebagai balasan atas Pemerintah Kremlin yang menginvasi Ukraina dengan dalih demiliterisasi dan denazifikasi.

Baca Juga :   Urgensi Ridwan Kamil Pindah Ibu Kota Jabar, Dipertanyakan PDIP

Kubu Rusia melawan balik dengan mengancam menghentikan pasokan gas ke Eropa Barat terutama Jerman yang bersifat ambivalen di tengah sikap keras Amerika. Rusia berhasil membuat Eropa kebingungan untuk membayar pembelian gas dengan mata uang Rubel alih-alih menggunakan Dolar. Harga migas pun melambung tinggi diikuti harga komoditas pangan global seperti gandum, yang tentu saja berpengaruh pada Indonesia sebagai negara importer komoditas energi dan pangan.

Konflik Rusia-Ukraina yang bereskalasi menjadi perang dagang global berimbas pada stabilitas regional di Asia Pasifik, khususnya dalam hubungan negara-negara yang menjadi mitra dagang Amerika, Rusia dan Tiongkok. ASEAN misalnya, terpecah dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina di mana Malaysia, Filipina dan Singapura bersikap tegas menolak invasi, sementara Indonesia sebagai pendiri dan negara ASEAN terbesar bersikap ambivalen.

Baca Juga :   Harus Dibandingkan

Indonesia menyatakan menyesalkan konflik Ukraina, namun tidak secara tegas mengutuk Rusia. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G-20 bahkan bersikukuh mengundang Rusia sebagai salah satu anggota tetap yanh dianggap penting G20 walaupun Amerika, Inggris dan Kanada mengancam tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Tiongkok sebagai salah satu negara super power dan memiliki hubungan erat dengan Rusia melanjutkan sikap asertifnya dalam isu Laut Cina Selatan (LCS). Sementara negara-negara ASEAN didukung Amerika, Australia dan Jepang mempertahankan kebebasan melintas (freedom of navigation) di LCS, Tiongkok tetap menekan ASEAN untuk mencari jalan tengah tentang klaim ‘Sembilan Garis Putus-putus’ (Nine Dash Line). Tiongkok sendiri meningkatkan latihan militernya di wilayah perairan Taiwan, dan beberapa kali melintasi udara beberapa saat setelah Rusia mengumumkan operasi militernya di Ukraina.

Baca Juga :   Syarief Hasan: Partai Demokrat Kawal Indonesia agar Ekonomi Bangkit, Covid-19 Segera Teratasi

Krisis Kapitalisme dan Demokrasi

Konflik global hari ini sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Huntington (1991) meramalkan akan adanya benturan peradaban antara Barat dengan demokrasi liberal dan kapitalismenya melawan yang lain (the West versus the Rest). Dunia setelah runtuhnya Komunisme menjadi unipolar di mana Amerika dan Barat menjadi pemimpinnya, sekarang menjadi multipolar karena banyak kekuatan emerging yang mampu mengimbangi dominasi Barat.