kataberita.id, Jakarta — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali berkomentar terkait wacana penundaan pemilu 2024. Penundaan tak bisa pakai perppu, harus amandemen UUD.
Untuk diketahui, wacana penundaan pemilu itu diusulkan oleh tiga ketum partai yakni PKB, Golkar, dan PAN.
Sementara sisa partai pendukung Jokowi dan partai lain di parlemen tolak tegas penundaan pemilu yakni NasDem, PDIP, Gerindra, PPP, PKS, hingga Demokrat.
Sekjen PDIP ini mengatakan penundaan pemilu 2024 harus mengamandemen UUD, bukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Sekjen Hasto menegaskan perppu hanya bisa dikeluarkan untuk kegentingan yang memaksa. Mengeluarkan perppu demi menunda pemilu 2024 adalah melecehkan konstitusi.
“Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu, itu kan ranahnya pada konstitusi, pada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen,” kata Hasto saat menyampaikan Pidato Inspiratif dalam Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang, Rabu (9/3/2022).
Sekjen PDIP Hasto mengingatkan pesan Presiden Jokowi bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.
Hasto juga melihat Presiden Jokowi saat ini juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan bahan kebutuhan pokok.
“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G-20,” jelas Hasto.
Bagi PDIP, kata Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu.
