UU Cipta Kerja Direvisi? Jokowi Pastikan Investasi di Indonesia Tetap Aman

oleh
Presiden Jokowi tengah gelar rapat virtual
Presiden Jokowi tengah gelar rapat virtual (ist.)

kataberita.id —  Presiden Joko Widodo memberikan jaminan kepada investor di dalam maupun luar negeri bahwa investasi tetap berjalan aman kendati Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU Cipta Kerja.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/11/2021).

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin,” tegas Presiden.

Baca Juga :   Ketua DPR Puan Maharani Lagi Gemar Pasang Baliho dan Rajin Kritik Pemerintah, Ada Apa?

“Sekali lagi saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.”

Dalam pandangannya, Jokowi menilai tidak ada yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.

“Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai bentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan perbaikan,” ujarnya.

Dengan demikian, Presiden Jokowi pun menilai seluruh peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Baca Juga :   Pengamat Menduga Jokowi Tergoda Masa Jabatan, Seperti Dahulu Soekarno dan Soeharto

“Dengan dinyatakan masih berlakunya undang-undang Cipta kerja oleh MK maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” katanya.

Merespons putusan MK, Presiden Jokowi pun menambahkan bahwasanya komitmen pemerintah dan komitmennya terhadap agenda reformasi struktural deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

Baca Juga :   Jokowi Izinkan Investasi Miras, Ini Kritik dari Politikus PKS

“Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan perusahaan akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” tegasnya.

Namun, sebagai bagian dari negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Jokowi menuturkan pemerintah akan menghormati dan segera melaksanakan putusan  MK.

“Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya,” ujarnya.