Duet Prabowo-Anies Jika Dipasangkan di Pilpres 2024, Berpeluang Besar untuk Menang?

oleh -
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan (ist.)

kataberita.id — Pengamat politik Refly Harun menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan terganjal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bila keduanya memutuskan maju di Pilpres 2024.

Refly mengatakan, sebagian pendukung Prabowo saat Pilpres 2019 telah menghilang akibat Ketua Umum Partai Gerindra itu memutuskan berkoalisi dengan pemerintah sebagai Menteri Pertahanan. 

“Kalau Anies maju (Pilpres 2024) massa yang ditinggalkan atau meninggalkan Prabowo ya otomatis akan ke Anies Baswedan,” ujar Refly dikutip dari Akurat dari video yang tayang di channel Youtube pribadinya, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga :   Fraksi Golkar Dukung Gubernur Anies Melepas Saham Miras DKI di PT Delta Djakarta

Selain itu, Refly menilai Prabowo belum tentu diterima oleh kelompok yang sebelumnya mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

“Kalaupun (Prabowo) menggandeng Puan Maharani (kader PDIP) dan melawan Anies ya mungkin terjadi juga pembelahan politik. Massa Jokowi memilih Prabowo-Puan, massanya Prabowo (di Pilpres 2019) memilih Anies Baswedan,” imbuhnya.

Meski begitu, Refly menilai peluang Prabowo menang di Pilpres 2024 besar apabila duet dengan Anies Baswedan.

Baca Juga :   Hubungan Jokowi dengan PDIP Mulai Retak Gara-Gara Pilpres? Kemungkinan Berlabuh ke Parpol Lain...

“Barangkali masa Prabowo yang kecewa akan kembali. Pertama karena tidak ada pilihan lain seandainya yang dihadapi putra mahkota Prabowo misalnya, katakanlah Ganjar Pranowo dengan Airlangga,” ucapnya.

Anies Baswedan memang telah mendapat dukungan berbagai pihak untuk maju di Pilpres 2024. Namun, hingga kini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu belum memiliki kendaraan politik.

Baca Juga :   Gubernur Anies Sabet Penghargaan Kelas Dunia, Netizen Malah Komentar Banjir

“Walaupun Anies elektabilitasnya baik, sering disebut, tapi sampai saat ini kan belum jelas apa kendaraan politiknya. Misalnya kalau kendaraan politiknya itu adalah PKS, PKS sendiri baru 40 kursi (di Parlemen), kalau ditambah Demokrat baru 140 kursi, (harus) tambah satu kursi lagi,” ucapnya.