Data Pribadi Jokowi Bocor? Istana Bikin Peringatan Keras Banget!

oleh -
Presiden Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (ist.)

kataberita.id — Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, merespons bocornya sertifikat vaksin dan data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

“Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut,” ungkapnya, Jumat (4/9/2021).

Karena itu, pihak Istana pun meminta kepada pihak-pihak terkait untuk bergerak cepat mengatasi kebocoran Kepala Negara tersebut.

“Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa,” sambung dia.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dari pihak terkait mengenai perlindungan data.

Baca Juga :   MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS 100 Persen, Pak Jokowi Tolong Dengarkan Suara Pasien Ini

“Termasuk melindungi data milik masyarakat,” tegas dia.

Sementara itu, terkait sertifikat vaksin Presiden Jokowi bocor dan beredar luas di media sosial menyusul masalah data eHAC yang diduga bocor.

Dalam sertifikasi tersebut, terlihat jelas data pribadi Jokowi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Terkait itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan bahwa penyelesaian polemik ini sebaiknya menunggu keterangan resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga :   Ternyata Ini Penyebab Rizal Ramli Disingkirkan Jokowi dari Kabinet

Menurutnya, Kemenkes merupakan wali data informasi tersebut, sebelum akhirnya dimigrasi ke Kemenkominfo.

“Integrasi eHAC ke aplikasi PeduliLindungi (PL) dan migrasi aplikasi PL, PCare, dan Silacak ke data center Kemenkominfo baru saja dilakukan, dan saat ini data PeduliLindungi di Data Center Kominfo,” kata Johnny melalui pesan sinkatnya.

“Terkait pertanyaan di atas ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19,” sambungnya.

Baca Juga :   Pak Jokowi Punya Stok Masker 50 Juta, Apakah Disiapkan Buat Cucu?

Adapun soal Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Jokowi yang bocor itu diduga diambil dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya telah meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan sebelum data tersebut dipublikasikan ke publik.