Bansos Covid di Cianjur Bermasalah: Beras Kotor dan Bau, Diduga ada Aroma Korupsi?

oleh -
Gerakan Mahasiswa Pemuda Cianjur Bersatu
Gerakan Mahasiswa Pemuda Cianjur Bersatu (ist.)

kataberita.id, CIANJUR — Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam perekonomian. Untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah Kabupaten Cianjur menggelontorkan dana Rp.12 Milyar untuk bantuan beras kepada 102.199 KK, yang berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Cianjur Tahun Anggaran 2020.

Ari Kurniawan, mempertanyakan penggunaan anggaran sebanyak 12 Milyar yang dinilai tidak sesuai dengan barang yang diberikan kepada masyarakat.

Baca Juga :   Asyik! BLT Rp 600 Ribu Akan Cair, untuk Karyawan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

“Dari data yang dilaporkan Bupati Cianjur sebesar 12 Milyar untuk 102.199 KK dan taksiran kami harga jual beras medium CPPD Bulog sekitar 10.973 per KG nya, temuan di lapangan beras tersebut kotor dan bau, hitungan kami itu harganya pada kisaran Rp. 8000-an, harga pasaran beras yang beredar tersebut tidak sesuai dengan harga jual Bulog. Jadi hanya terpakai 8 sampai 9 Milyaran, dan ada dugaan korupsi sebesar 3 sampai 4 Milyar,” ungkapnya.

Baca Juga :   Kabar Penting! Anies Perpanjang Lagi PSBB Ketat DKI Selama 2 Pekan

Ari, mempertanyakan harga barang dan kualitas yang diberikan kepada masyarakat, yang tidak sesuai dengan harga jual dari bulog. Sementara itu Hasil Audiensi GMPCB dengan Kabid Dayasos Dinsos Surya Wijaya, bahwa Bidang Dayasos hanya memberikan data penerima manfaat dan tidak tahu menau terkait pengajuan dan pengadaan beras untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Baca Juga :   UMK Cianjur Tidak Naik di Tahun 2021, Ternyata Ini Alasannya

GMPCB menduga ada KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di dalam pengadaan beras bantuan Covid-19 pertama, GMPCB juga menduga pergantian Kadis Dinsos Ahmad Mutawali menjadi Kadis Kearsipan dan perpustakaan adalah untuk menutupi dugaan kasus korupsi bansos. (kataberita/icn)