SBY Halalkan Segala Cara untuk Menang Jadi Presiden di Pilpres 2009? Begini Kata Sekjen PDIP…

oleh -
Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (ist. via beritasatu)

kataberita.id — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menggelar pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan tersebut, dia menyinggung kembali pemilihan umum (Pemilu) 2009 yang menunjukkan adanya upaya yang halalkan segala cara untuk menang.

“Dari sejarah itu, kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat, ketika demokrasi menghalalkan segala cara,” ujar Hasto dalam pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).

Baca Juga :   Ini Kritik PDIP ke Gubernur Anies, Terkait Rumah Langganan Banjir di Jakarta Diubah Jadi Model Panggung

Halalkan segala cara yang dimaksud Hasto, mulai manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan elemen dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengurus partai. Juga, adanya upaya yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) untuk tujuan elektoral.

“Dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu itu, menjadi evaluasi bersama,” ujar Hasto.

Baca Juga :   SBY Dinilai Dikejar Karma Luar Biasa, Darmizal: Apakah SBY Pura-Pura Lupa?

Di samping itu, Hasto mengatakan, pertemuan dengan Partai Gerindra menjadi kenangan tersendiri. Sebab kedua partai pernah berkoalisi mengusung Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

“Dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu, pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama,” ujar Hasto.

Diketahui pada 2009, Sekjen PDIP saat itu, Pramono Anung mengatakan, adanya modus manipulasi memasukkan data fiktif dalam DPT pemilu Legislatif 2009. Manipulasi terjadi di satu daerah pemilihan (dapil) yang meliputi Ngawi, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan.

Baca Juga :   Ini Dia Skenario Pasangan Koalisi PDIP dan Gerindra di Pilpres 2024...

Pada 2009 pula, mantan anggota KPU menjadi pengurus Partai Demokrat. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan Andi Nurpati yang menempati posisi Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.