Yusril Kritik Keras Jokowi, Rizal Ramli Kegirangan: Begitu Nongol, Langsung Mau Nendang Penalti

oleh -
Rizal Ramli
Rizal Ramli (ist.)

kataberita.id — Ekonom senior, Rizal Ramli memberikan pujian atas aksi Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang mengkritik kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.

“Wow. Assesmen Yusril ini serius,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Senin (2/8/2021).

Sambungnya, “Sudah lama ngilang begitu nongol, Yusril langsung mau nendang penalti,” cetus dia.

Diketahui sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya terkait tingkat penularan Covid-19 di Tanah Air.

Baca Juga :   Ini Tanggapan Iwan Fals soal Usulan Agar Jokowi Jabat 3 Periode

Karena hal itu, ia menilai salah satu faktor penularan tinggi yakni karena kebijakan yang berubah-ubah.

Seperti, kebijakan Presiden Jokowi yang beberapa kali mengalami pergantian, seperti PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan,” ujarnya dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu, 31 Juli 20210 dilansir dari Law Justice.

“Orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik,” tambahnya.

Baca Juga :   Refly Harun: Jika Gubernur DKI Jakarta Dipidana, Jokowi Pun Bisa Kena Juga

Yusri berpandangan bahwa kebijakan dan masalah di atas memberikan citra yang kurang positif kepada pemerintah.

“Karena ada anggapan orang tertentu yang kena, tebang pilih,” ungkapnya.

Yusril menilai bahwa pemerintah harus menemukan rumusan yang tepat dalam penanganan Covid-19, termasuk soal landasan hukum.

Ia mengingatkan bahwa jika Pemerintah salah langkah, maka korban Covid-19 bisa terus berjatuhan.

Baca Juga :   Grab Didenda Rp30 M, Hotman Paris Meminta Jokowi Lakukan Pengawasan Terhadap Lembaga KPPU

“Enggak ada yang menjamin kesehatan kita sekarang. Salah kebijakan bisa mati massal, dan kalau mati massal itu bisa genocide (genosida -red) juga karena pembunuhan bersifat massal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa landasan hukum Pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih bermasalah. 

Ia mencontohkan PPKM level 3-4 yang hanya diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).