KPK Pastikan Anies akan Dipanggil, Eh Wagub DKI Malah Yakin Anies Tidak Ada Kaitannya dengan Kasus Korupsi

oleh -
anies baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (galamedianews)

kataberita.id — Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyakini jika Gubernur Anies Baswedan tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang tengah diproses oleh KPK.

Hal ini dikatakan terkait pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Gubernur Anies Baswedan perlu dimintai keterangan soal pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jaktim.  

“Ya semua menjadi kewenangan daripada penegak hukum. Tapi saya yakin ya, Pak Anies jauh dari terlibat urusan sana di Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Lanjutnya, ia mengaku yakin jika Anies tidak mengetahui soal pengadaan lahan yang berujung masalah.

Baca Juga :   Bak Lagu Broery Marantika, Febri Diansyah Pamit Pada KPK

“Sejauh yang saya tahu beliau tidak terlibat dan saya tidak tahu masalah itu dan saya yakin Pak Anies tidak terlibat oleh kasus-kasus seperti itu,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, seperti dilansir Rakyat Merdeka, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, tahun 2019.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, anggaran pengadaan lahan di DKI, termasuk di Munjul, bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI.

Baca Juga :   Wakil Ketua MPR RI: Para Pegawai KPK Adalah Orang-Orang yang Berintegritas

“Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tenru perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang,” ujar Firli, dalam keterangan pers, Senin (12/7). 

Eks Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu berjanji, KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat. Baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif.

Komisi antirasuah bakal mendalami semua informasi untuk mengungkap hal tersebut. Sebab, kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik rasuah pengadaan lahan ini mencapai Rp 152,5 miliar tersebut.

Baca Juga :   Duh Pedangdut Betty Elista "Digoyang KPK" Diduga Menerima Aliran Dana

“Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang diduga mengetahui ataupun diduga terlibat dengan bukti yang cukup, KPK tidak akan pandang bulu,” tegasnya.

Kini, penyidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti untuk membuat terang perkara ini sekaligus menetapkan tersangka baru.

Diingatkan Firli, komisinya bekerja dengan dasar kecukupan bukti. KPK tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Kemudian, setiap tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.