Demokrat dan PKB Tolak PPN Sembako: Pajak Sembako Hanya Akan Menambah Penderitaan Rakyat

oleh -
Ilustrasi warung sembako
Ilustrasi warung sembako (ist.)

kataberita.id — Partai Demokrat¬†menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bahan pokok (sembako). Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan berjuang membatalkan rencana tersebut.

“Kami sangat tegas sudah menyampaikan sikap penolakan dan tentu kami terdepan berjuang untuk membatalkan rencana kebijakan yang akan melanggengkan penderitaan rakyat ini,” kata Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (17/6).

Irwan berpendapat rencana memungut PPN dari sembako hanya akan menambah penderitaan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, optimalisasi pajak seharusnya dilakukan terhadap sektor yang masih berdaya saat pandemi, bukan justru terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Baca Juga :   Demokrat Nyinyir Soal Mas Nadiem Duduki Mendikbudristek: Nggak Sia-Sia Ketemu Si Emak...

“Justru (masyarakat) harus diberi relaksasi supaya bisa pulih dari dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Syamsurizal juga menolak rencana pemerintah memungut PPN dari sembako serta sekolah. Cucun meminta pemerintah tak menciptakan kegaduhan baru di tengah pandemi hingga mengganggu stabilitas politik.

“Diharapkan kegaduhan atas rencana itu, segera diatasi. Jangan sampai mengganggu kestabilan negara dan politik, di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujar Cucun, Rabu (16/6).

Baca Juga :   Istri Ketum Demokrat Dibully, Lalu Anak Buah AHY Belain, Celetuk Netizen: Keluarga Rempong

Cucun menyebut penerapan PPN sembako dan sekolah berpotensi memunculkan dampak langsung terhadap masyarakat kecil. Ia juga tak ingin kebijakan ini menjadi beban baru buat negara karena bisa membuat ekonomi tak bergerak.

“Kita menyadari memang betul negara sedang kesulitan, kita juga dalam tekanan, tadi disampaikan, tetapi jangan sampai kita mencoba untuk menggali potensi itu menjadi beban sehingga ekonomi enggak bergerak,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya belum menerima draf RUU KUP dari pemerintah hingga saat ini. Namun, pihaknya akan membahas tentang kelanjutan dari beberapa regulasi, termasuk RUU KUP dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Baca Juga :   Cak Imin Kritik Keras Pemerintah: Rakyat Kebingungan, Mudik Dilarang Tapi China Diizinkan Masuk Indonesia...

“Kalau drafnya memang belum masuk, tetapi mungkin nanti kita akan bahas mengenai kelanjutan dari proses-proses beberapa UU baik yang baru dan yang akan direvisi,” kata Dasco.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pengenaan PPN untuk sembako akan menyasar golongan sembako premium atau high end. Ia mencontohkan sembako yang akan dikenakan PPN seperti daging wagyu hingga beras shirataki dan basmati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.