Prabowo Tak Hadiri Rapat DPR, Politisi PDIP Pertanyakan Renbut Ratusan Milyar Dolar untuk Alpalhankam

oleh -
Menhan Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (istimewa via rmol)

kataberita.id — Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dia menilai rancangan Perpres tersebut seperti tidak transparan karena tidak disampaikan terlebih dahulu kepada DPR RI dalam hal ini Komisi I DPR.

“Kami berpikiran ada apa sebenarnya, karena rancangan (Perpres) yang begitu hebat lalu seperti ditutupi,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Kasad, Kasau, Kasal dan Kepala BAIS.

Baca Juga :   Survei Indometer: Elektabiltas Capres, Prabowo Paling Unggul, RK Salip Ganjar

“Kami ingin menanyakan seperti apa sih arsiteknya, seperti apa desainnya yang ingin kami tanyakan. Namun Menhan tidak hadir, jadi sebatas penjelasan dari Wamenhan,” ujarnya.

Dia menilai RDP yang hanya dihadiri Wamenhan tersebut tidak bisa digunakan untuk meminta penjelasan Kemhan terkait rancangan Perpres tersebut karena tidak dihadiri Menhan.

Karena itu menurut dia, Komisi I DPR mengagendakan Rapat Kerja (Raker) pada Rabu (2/6) dengan mengundang Menhan untuk menjelaskan terkait rancangan Perpres tersebut.

“RDP tadi sampai sebatas penjelasannya dari Wamenhan. Nanti Rabu jam 10 di Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, kami minta Menhan menjelaskan secara rinci. Kami minta Menhan hadir agar tidak ada bias dan multitafsir terkait rancangan Perpres tersebut,” katanya.

Baca Juga :   Proyek Besar Prabowo, Kerahkan Prajurit TNI, 30 Ribu Hektare Lahan Siap Dikaji

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dalam RDP tersebut Wamenhan diminta untuk menjelaskan rancangan Perpres tersebut namun yang bersangkutan tidak mau.

Dia menilai memang diperlukan langkah terobosan yang luar biasa dan “political will” dalam rangka modernisasi Alpalhankam Indonesia sehingga Menhan perlu menjelaskan agar jangan sampai setelah ditetapkan, menjadi pro-kontra di masyarakat.

“Ini baru lingkup pinjaman luar negeri, lingkup kredit ekspor, belum lagi pinjaman dalam negeri, belum lagi rupiah murni, belum lagi APBN sendiri yang sudah dialokasikan secara rutin,” ujarnya.

Baca Juga :   Prabowo Maju Bersama PDIP di Pilpres 2024, Nasdem: Sah Saja Mengajukan Calon...

Dia berharap rapat kerja dengan Menhan dan Panglima TNI pada Rabu (2/6) dilakukan secara terbuka sehingga bisa disaksikan masyarakat melalui media massa agar tidak menimbulkan pertanyaan di publik.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.

Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu: baca selanjutnya…

No More Posts Available.

No more pages to load.