Lebih lanjut dia mengatakan selama ini masyarakat sulit mengetahui karena minimnya keterbukaan informasi dengan alasan kerahasiaan. Padahal pengadaan alutsista menggunakan anggaran negara, yang mana merupakan sumber pajak masyarakat.
“Makanya problem transparansi harus dicari formula yang tepat, supaya tetap ada aspek rahasia tapi nggak menutupnya betul-betul rapat pada publik,” tegasnya.
Dia berpandangan selama transaksi tidak dikelola dengan baik, jangan salahkan prasangka baik ada mafia. Keterbukaan, imbuhnya, tidak diminta 100% akan tetapi ada yang di share ke publik paham, dan praktik-praktik buruk pengadaan alutsista bisa ditepis.
Dalam hal ini transparansi dan akuntabilitas menjadi isu yang mewarnai perbincangan mengenai pembangunan kekuatan pertahanan. Selain membutuhkan perencanaan yang komprehensif, berkelanjutan serta didasarkan pada skala prioritas yang jelas dan terukur. (CNBC Indonesia/kataberita)