Usai Datangi Kantor KPK, DPR Segera Panggil Risma Terkait 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

oleh -
Mensos Rismaharini
Mensos Rismaharini (ist.)

kataberita.id — Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma terkait laporan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 sebagaimana yang disampaikan mantan wali kota Surabaya itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Sosial DPR Bukhori Yusuf mengatakan, Komisi VIII selaku mitra Menteri Sosial belum pernah memperoleh laporan ini sebelumnya. Ketua DPP PKS ini juga mempertanyakan data ganda yang dimaksud oleh Mensos.

Baca Juga :   Angin Prayitno Diduga Terima Suap Pajak Perusahaan Haji Isam

Sebab, sampai saat ini Bukhori mengaku belum menerima keterangan rinci dari Menteri Sosial terkait data ganda yang dimaksud. Menurut dia, istilah data ganda ini memiliki pengertian yang tidak berdiri secara tunggal sehingga memiliki konsekuensi yang beragam.

“Perlu dirinci terkait data ganda tersebut. Apakah yang dimaksud adalah mereka yang tidak berhak tetapi tercantum sebagai penerima bansos; atau pengertian ganda disini adalah mereka yang namanya terulang dalam sistem karena datanya kurang lengkap,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga :   KPK Dalami Kasus Suap PUPR, Ketum PKB Muhaimin Iskandar Diperiksa

“Atau kah karena pencairan bansos yang sudah lebih dari sekali tetapi keluarga penerima manfaat (KPM) justru hanya menerima sekali. Dengan demikian, dari pelbagai definisi ini akan membawa konsekuensi yang berbeda dalam penanganannya,” tambah anggota Badan Legislasi DPR ini.

Bukhori mengatakan, Komisi VIII DPR memiliki perhatian sangat serius terhadap persoalan data penerima bansos yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga :   KPK OTT Pejabat Kemensos, Diduga Terkait Program Bansos Penanganan COVID-19

“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

No More Posts Available.

No more pages to load.