Soal Label Teroris KKB, Gubernur Papua Inginkan Pertukaran Gagasan, Bukan Pertukaran Peluru!

oleh -
Gubernur Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe (ist. via merdeka.com)

kataberita.id — Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan pendapat berbeda dengan pemerintah pusat soal penyematan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata di papua.

Lukas meminta pemerintah pusat mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dia berharap pemerintah juga menggunakan cara-cara yang humanis.

“Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru,” kata Lukas lewat keterangan tertulis, Kamis (29/4).

Baca Juga :   Duh Bupati Boven Digoel Meninggal Setelah ML?

Pendapat itu berbeda dengan keputusan pemerintah pusat. Pemerintah telah menetapkan KKB di Papua sebagai teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan aparat keamanan turun tangan. Dia menyebut Polri dan TNI jadi pihak yang berwenang menangani KKB usai label teroris.

“Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur,” tutur Mahfud pada jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4).

Baca Juga :   Heboh KKB Dicap Teroris, Mahfud MD Malah Bongkar Ratusan Teroris di Tanah Air

Lukas juga mendorong pemerintah pusat agar mengkaji kembali penyematan label teroris ke KKB Papua. Ia juga mendorong TNI-Polri memetakan secara detail lokasi, jumlah anggota, dan ciri-ciri KKB.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar pelabelan teroris kepada KKB tak berdampak buruk pada warga Papua. Dia juga tak ingin ada salah tembak atau salah tangkap dalam operasi TNI-Polri.

Baca Juga :   Kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam Mahfud MD: Aparat yang Terlibat Diusut Pidana

“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris kepada KKB,” ucap Lukas.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan…