TNI-Polri Pol Polan Gempur Teroris di Papua, Eh Ujung-ujungnya Ciut, Ngajak Damai..

oleh -
TNI di Papua
Ilustrasi TNI di Papua (ist. via merdeka.com)

kataberita.id — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan keras kepada pasukan TNI dan Polri untuk menggempur wilayah pertahanan teroris yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Papua di Kabupaten Puncak.

Diketahui, dalam serangan yang dilancarkan pada Selasa (27/4), sebanyak 5 teroris Papua dikabarkan tewas tertembak.

Karena itu, Penanggung Jawab Politik OPM – TPNPB, Romanak Jeffrey meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niatnya untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua.

Pernyataan Keras Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Soesatyo mendapat respon dari teroris Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Baca Juga :   Ini Tanggapan Bamsoet, Terkait Putranya Jadi Pengurus PPP

Ia menjelaskan bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan Bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua.

Ia juga mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua.

“Konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI-Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan international oleh kedua aktor utama yaitu OPM dan NKRI,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4).

Baca Juga :   Bamsoet: Menyuarakan Keadilan Tidak Sama dengan Makar atau Kriminal

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengurungkan niatnya mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua.

Menurut dia, hal tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI-POLRI melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM Berat oleh NKRI bagi Bangsa Papua,” sambungnya.

Baca Juga :   Ternyata Lahirnya OPM, Semua Berawal dari 'Adu Domba' Belanda yang Tak Rela...

Selain itu, ia juga meminta dukungan dari dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan Bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua.

Ia berharap pemerintah daerah Papua dan Papua Barat bersama lembaga masyarakat sipil secara bersama-sama mengeluarkan statement politik untuk menolak operasi militer di Papua.