Ini Permohonan Maaf Kapolri, Soal Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi

oleh -
Kapolri Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (ist. via detik)

kataberita.id — Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas terbitnya Telegram larangan media yang dilarang meliput tindakan arogansi Polri.

Dicabutnya Telegram tersebut sebagai wujud Polri tidak anti-kritik, bersedia mendengar dan menerima masukan dari masyarakat.

“Dan sekali lagi mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media, sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” kata Kapolri.

Baca Juga :   Janda Cantik Sembunyikan Sabu di Kemaluan

Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021, dan mencabutnya dengan menerbitkan Telegram Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 6 April 2021.

Sigit menjelaskan, niat dan semangat awal dari dibikin-nya surat telegram tersebut yakni meminta agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Jendral bintang empat itu menginstruksikan agar seluruh personel kepolisian tetap bertindak tegas, tapi juga mengedepankan sisi humanis dalam menegakan hukum di masyarakat.

Baca Juga :   Ternyata Ini Alasannya, Polri Tak Usut Kasus Kerumunan Gibran di Solo?

“Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas, namun humanis,” ujar Sigit.

Menurut dia, beberapa tayangan media masih terlihat banyak anggota yang menampilkan arogansi. Gerak-gerik perilaku anggota kepolisian selalu disorot oleh masyarakat lewat pemberitaan media.

Oleh sebab itu, Sigit memberikan arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil di lapangan, tidak memperlihatkan tindakan yang kebablasan sehingga terlihat arogan.

Baca Juga :   TNI-Polri Pol Polan Gempur Teroris di Papua, Eh Ujung-ujungnya Ciut, Ngajak Damai..

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin menilai langkah Kapolri menerbitkan aturan internal tersebut amat berlebihan. Menurutnya, pelarangan peliputan kekerasan yang dilakukan aparat maupun jajaran di bawahnya malah berpotensi melanggar UU 40/1999.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.