Anies Minta Stasiun di Jakarta Dikelola oleh DKI: Untungnya, Presiden mantan Gubernur DKI

oleh -
Jokowi dan Anies
Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ist.)

kataberita.id — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur saat ini Pemprov DKI bisa ikut mengurus persoalan stasiun yang ada di Jakarta. Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Lalu kami matur ke Pak Presiden, kalau kita mau transportasi tapi nggak punya kewenangan, itu akan sulit. Minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI. Untungnya, Presiden mantan Gubernur DKI,” kata Anies dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama PT Transportasi Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tentang Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi yang disiarkan secara virtual, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga :   Jokowi Marah Lagi? Wakil Ketua MPR Pertanyakan Kinerja Para Kabinet Presiden Jokowi

Awalnya mantan Mendikbud itu bercerita sulitnya menata transportasi berbasis rel karena tak memiliki kewenangan. Anies kemudian meminta agar Pemprov DKI diberi kewenangan untuk ikut mengelola stasiun yang ada di Ibu Kota.

Akhirnya, kata Anies, Jokowi memberi lampu hijau untuk mengurus persoalan stasiun bersama PT KAI. Jokowi, kata Anies, juga pernah merasakan susahnya mengatur stasiun di Ibu Kota.

Baca Juga :   Jokowi Langgar Janji? Kini Utang Luar Negeri RI Rp 5.803 Triliun

“Jadi, ketika beliau dengar langsung, ‘Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun’. Karena pintu stasiun yang ngurusin stasiun, kemacetannya yang ngurusin DKI,” ucapnya.

“Alhamdulillah kemudian pengelolaan stasiun di Jakarta diserahkan kepada DKI sekarang,” lanjutnya.

Sebelumnya, Anies menyampaikan Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem transportasi terintegrasi yang disebut Jak Lingko. Melalui sistem tersebut, lanjut Anies, masyarakat bisa berpindah-pindah moda transportasi dengan hanya membayar 1 kali perjalanan selama 3 jam.

Baca Juga :   Tok! Presiden Jokowi Cabut Perpres Miras, Ini Alasannya...

Anies menjelaskan betapa pentingnya sistem transportasi terintegrasi diimplementasikan di Ibu Kota. Dia memandang warga DKI kerap menghabiskan pengeluarannya hanya untuk ongkos transportasi.

“Di Jakarta ini, hampir bisa dikatakan pengeluaran keluarga bisa sampai 30 persen untuk transportasi. Jadi terima uang bulanan itu 30 persen itu bisa habis untuk transportasi. Kenapa? Karena transportasi umum, massal, tidak terbangun dengan baik,” tegasnya.