Secara Hukum KLB Demokrat Moeldoko Bisa Dipertanggungjawabkan dong? Ternyata Ini Alasannya…

oleh -
KLB Partai Demokrat Moeldoko
KLB Partai Demokrat Moeldoko (ist.)

kataberita.id — Sekjen Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Laksanto Utomo menilai, pengangkatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurutnya, KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu merupakan reaksi kekesalan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono yang mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang bintang Mercy itu.

Baca Juga :   Pengamat Politik Menilai, Nasib Partai Demokrat Bisa Sama dengan PDIP: Sama-sama Diobok-obok...

“Perubahan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, perubahannya tidak sesuai dengan AD/ART tahun 2005 dan UU Nomor 2/2011 sehingga patut diduga cacat prosedur,” ujar Laksanto dalam diskusi daring bertajuk ‘Mengembalikan Khitoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia’ Rabu, (24/3).

Laksanto menyarankan kubu Moeldoko melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan AD/ART tahun 2005.

Baca Juga :   KLB Deli Serdang 'Ditolak' Pemerintah, Wakil Ketua MPR: Kebenaran dan Demokrasi Pilihan Pemerintah

Dalam AD/ART tahun 2020, alinea ke-10 menyebutkan, pendiri partai adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ventje Rumangkang.

“Ini tidak mungkin karena hanya dua orang. Hal ini patut dipertanyakan, Partai Demokrat tidak akan berdiri jika hanya ada dua orang pendiri,” ungkapnya. (we/suaramerdeka/kataberita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.