Marak Korupsi sejak Pandemi, PPD HMI Cabang Cianjur Pertanyakan Komitmen Pemkab dalam Pemberantasan Korupsi

oleh -
HMI Cianjur
Ilham Yassar Abda'u, Kepala Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Cianjur Periode 2020-2021 (ist. doc. kataberita)

kataberita.id — Maraknya kasus korupsi di Cianjur menjadi perhatian khusus kinerja aparatur pemerintah daerah beserta stakeholder dalam pengawasan terhadap sumber pendanaan pembangunan atau bantuan sosial bagi masyarakat bawah.

Tempo lalu marak sekali diperbincangkan kasus pendamping Program Harapan Keluarga (PKH) yang memanfaatkan program pemerintah dengan mengambil hak masyarakat kecil dana bansos, sampai korupsi sekelas Kepala Desa mengkorupsi dana Desa, bahkan kejadian tercela dan merugikan masyarakat sudah berlangsung bertahun tahun (tidak sampai 5 tahun). Menjadi hal yang memprihatinkan melihat situasi kondisi perekonomian kelas menengah dan bawah yang terjuan bebas menuju kemiskinan.

Baca Juga :   Jaksa Cantik Pinangki Jadi Tersangka Suap Djoko Tjandra!

“Fenomena tersebut, memang terlihat seperti korupsi kecil-kecilan, tapi bila praktik korupsi tersebut berulang kali dilakukan tentu menjadi besar, karena sekecil apapun uang yang diambil tetap itu milik orang yang berhak, yang dalam hal ini keluarga-keluarga penerima manfaat dari pemerintah.” Ujar Ilham Yassar Abda’u, Kepala Bidang Partisipasi dan Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Cianjur Periode 2020-2021,

“Menjadi pertanyaan progresif bagaimana sikap pemerintah daerah dalam membasmi koruptor dan pengawasan internal ke dalam terutama Pemda Cianjur, bagaimana komitmen terhadap hal aquo terhadap dana-dana bantuan sosial dan pembangunan daerah. Tentu hal ini baru yang terlihatnya saja, mungkin masih banyak tapi masih kasat mata. Maka terus dorong pemerintahnya dan masyarakat untuk berpartisipasi terus mencari dan mempertanyakan jawaban terhadap komitmen Pemda Cianjur dalam memberantas korupsi.” Lanjutnya

Baca Juga :   Anies Terbukti Korupsi 100 Triliun? Netizen: Ayo Gerak Cepat, Tidak Lupa Dimiskinkan

“Untuk masukan kepada pemerintah daerah, secara preventif lakukan sosialisasi kepada pimpinan-pimpinan instansi, PNS, Guru, Dosen, masyarakat, agar berani komitmen memberantas korupsi dan tidak takut melaporkan, justru budaya Cianjur inikan budaya “kagokan”, sebab bila melapor merasa tidak enak karena pimpinan, sahabat atau lainnya, zona seperti inilah harus diperhatikan kita semua, serta peran penegak hukum dalam melindungi saksi, sebab tak jarang ancaman datang begitu saja karena sebab kaitannya dengan kasus korupsi, dan langkah represifnya tentu berani sidak atau OTT kalo berani, jangan yang mantan-mantan saja (pensiunan), tapi yang masih segar (masih menjabat).” ungkapnya kepada kataberita.id. (kataberita/icn)

Baca Juga :   Jreng! Dugaan Korupsi Mega Proyek di DPRD Jabar, KPK: Akan Kami Tuntaskan...