Sekjend PDIP Kesal: Jangan Mengorbankan Petani Demi Impor yang di dalamnya Sarat dengan Kepentingan Pemburu Rente

oleh -
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Rakernas I sekaligus peringatan HUT partai ke 47 pada 10-12 Januari 2020 lalu di Jakarta ini mengangkat tema 'Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional' dengan sub tema 'Strategi Jalur Rempah dalam Lima Prioritas Industri Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

kataberita.id — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengimbau agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak melakukan impor beras dan garam. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan kementerian perdagangan tersebut.

“PDIP sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya juga mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait,” kata Sekretaris Jendral PDIP,¬†Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Baca Juga :   PDIP Ingatkan Anies Baswedan Jangan Dibikin Malu Ganjar Pranowo

Dia menilai, kebijakan tersebut artinya Menteri Lutfi juga telah mengabaikan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan. Padahal, dia melanjutkan, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. “Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara,” katanya.

Dia mengatakan, koordinasi kemampuan produksi nasional harus dikedepankan dan ditingkatkan serta bukan langkah pragmatis impor. PDIP meminta menteri perdagangan untuk secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait baik BULOG, asosiasi petani, hingga para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

Baca Juga :   Diduga Duit Korupsi Bansos Mengalir ke Pengurus PDIP 50.000 Dolar Singapura?

Dia melanjutkan, terkait pangan, sikap PDIP sangat jelas yakni agar jangan mengorbankan petani oleh kepentingan impor yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente. Dia mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden seharusnya berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani.