kataberita.id — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara mengenai kasus konflik agraria di Pulau Bali yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia menegaskan konflik tersebut harus segera diselesaikan hingga tuntas pada bulan Maret 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas agraria di Provinsi Bali di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (18/3/2021).
“Dari kronologi yang saya terima, kasus ini sudah berlangsung sejak 1982. Kasus ini harus segera dituntaskan,” ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Moeldoko menyampaikan konflik agraria di Kabupaten Buleleng merupakan kasus pertama dari 137 kasus/lokus konflik agraria prioritas 2021 yang harus selesai dan tuntas pada Maret 2021. Ia memaparkan, ada dua kasus yang menjadi perhatian Pemerintah di Buleleng.
Pertama konflik yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN yang melibatkan luas lahan 395,8 hektare dengan jumlah kepala keluarga terdampak sebanyak 915 KK.
Dari kasus ini, Moeldoko melihat sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN dan masyarakat terkait skema penyelesaian dan sudah ada persetujuan pelepasan aset dari DPRD pada 17 November 2020.
“Yakni pembagian tanah seluas 70 persen untuk warga desa (359,8 ha) dan seluas 30 persen untuk Pemerintah Provinsi Bali (154,2 ha) yang akan direncanakan untuk pembangunan Bandara Bali Utara. Secara keseluruhan, sudah siap untuk diredistribusikan,” tutur Moeldoko.
Sementara kasus kedua adalah permohonan pelepasan kawasan hutan yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Moeldoko menyebut, kasus ini perlu penanganan khusus oleh KLHK.
Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menegaskan, penyelesaian konflik secara langsung dengan turun ke lapangan merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri pada 8 Maret 2021.
Saat itu, Moeldoko yang memimpin rapat, membahas tentang akselerasi kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria 2021 (Tim Bersama) sebagaimana SK Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1B/T Tahun 2021 serta percepatan upaya penyelesaian di lapangan terhadap 137 konflik agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.
