kataberita.id — Pengamat Politik Saiful Mujani menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengukuhkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum sebagai pengambilalihan partai oleh orang luar yang pertama di Indonesia.
Kasus politik seperti dialami Demokrat itu, menurut Mujani, bahkan tak pernah terjadi pada masa Orde Baru yang otoriter.
“Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri,” kata dia melalui kicauan di akun Twitter resmi miliknya yang sudah dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan, Jumat (5/3).
“Kejadian pertama partai dibajak orang luar partai,” sambungnya.
Mujani mencontohkan kasus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kini menjadi PDIP. Medio 1990-an, tepatnya Juni 1996, PDI mengalami konflik yang melibatkan kader partai.
Dalam konflik itu Megawati Soekarnoputri disingkirkan oleh rivalnya, Soerjadi, dari kursi ketua umum lewat mekanisme kongres luar biasa.
Mujani menyebut apa yang dialami PDI dan Megawati saat itu taksama dengan kudeta yang dilakukan terhadap Demokrat. Ini karena Moeldoko bukan kader partai berlambang Mercy itu.
Ia, yang merupakan pendiri lembaga survei Saiful Mujani research & Consulting (SMRC) ini, menyebut kasus Demokrat seharusnya tak boleh lagi terjadi di era demokrasi.
“Di era demokrasi sekarang demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa,” kata dia.
Mujani pun menyebut saat ini demokrasi tengah mengalami kemunduran di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Penyebabnya, tindakan politik para pejabatnya.
“Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebabnya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri. Kita mungkin masuk di sini,” kata dia.
Diketahui, KLB Demokrat di Sumut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, menggusur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko sendiri sebelumnya bukan kader parpol tersebut. (sumber/kataberita)
