kataberita.id — Beredarnya isu yang menyebut Ridwan Kamil sebagai tokoh potensial kandidat ketua umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyatakan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak mungkin masuk dalam pusaran polemik internal partainya.
“Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka semakin kerasukan saja ya?,” kata Asep saat dihubungi, Rabu (3/3).
Asep yakin RK tak akan mengambil posisi jabatan pimpinan di partainya. Terlebih, kata dia, mantan Wali Kota Bandung itu pernah menyatakan menolak tawaran untuk memimpin partai di Jabar.
“Saya dengar Kang RK itu ditawari jadi pimpinan partai di Jabar saja enggak mau apalagi di fait accompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu,” ujarnya.
Asep pun mempertanyakan klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC untuk menggelar KLB.
Ia menuturkan, AD/ART Partai Demokrat mengatur bahwa pelaksanaan KLB harus memenuhi syarat permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan persetujuan majelis tinggi partai (MTP).
“Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana? Lalu, di mana juga posisi persetujuan MTP-nya? Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkumham,” ungkapnya.
Sementara itu, Ridwan Kamil mengaku belum mengetahui namanya muncul dalam bursa calon ketua Demokrat versi kelompok pendukung KLB. Ia juga menyatakan belum mengantongi undangan KLB kubu pendiri Partai Demokrat.
“Saya belum tahu, belum bisa berkomentar jauh. Besok saja ya balik lagi ke saya, takut salah. Entar viral, ramai,” kata Emil, saat ditemui di RSP Unpad, Bandung, Rabu (3/3).
Nama Ridwan Kamil sendiri tiba-tiba muncul dalam bursa ketua umum Partai Demokrat versi KLB.
Emil tegas membantah isu tersebut. Ia mengatakan tawaran yang datang kepadanya hanya memimpin partai di Jawa Barat.
Itu pun, kata Emil, ia tolak karena masih fokus mengemban tugas sebagai gubernur yang masa jabatannya berakhir pada 2023.
“Saya kira itu informasi tidak betul. Kalau betul sejak kemarin musda (musyawarah daerah) sudah ada pergerakan, kan (buktinya) enggak ada,” kata Emil, Senin (22/2).
“Yang bisa sampaikan begini aja. Saya ini ditawari untuk memimpin partai-partai di Jawa Barat tapi semuanya belum bisa saya penuhi karena sedang berkonsentrasi penuh memastikan kerja Gubernur Jawa Barat sesuai sumpah saya itu berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
