kataberita.id — Mantan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, ikut berkomentar terkait pemecatan tujuh kader senior Partai Demokrat.
“Masalah pemecatan tujuh kader mbalelo, itu kayak mereka Tuhan saja,” tukas Max Sopacua, Senin (1/3/2021).
Hal ini mengingatkan Max terhadap pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sering membawa-bawa Tuhan.
“Pak SBY kalau pidato suka bilang, Tuhan mencatat apa yang dicatat, Tuhan tahu apa yang terjadi, Tuhan tidak tidur,” ungkapnya.
Partai Demokrat, kata Max, harus mengakomodiri persoalan yang ada di partai. Bukan mengebiri hak kader untuk menyelesaikan persoalan, seperti yang dilakukan belakangan ini.
“Buktinya, (AHY/Demokrat) perintahkan kader untuk lapor diri setiap minggu dan diawasi Satgas,” ujarnya.
Cara seperti itu, merupakan cara mengebiri hak orang. “Katanya partai modern, tapi kebiri hak. Kan konyol, abal-abal,” tukas Max.
Pemberhentian tetap dilakukan berdasarkan desakan dari para kader Partai Demokrat untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.
Mereka yang dipecat adalah, Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.
Kesalahan mereka di antaranya.
Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.
Enam kader tersebut jelas merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat.
Tak hanya itu, gerakan ini juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air.
Sementara Marzuki Alie, terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat.
“Terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah,” beber Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (sumber/kataberita)