kataberita.id — Pemerintah berharap ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5% di 2021. Salah satu sektor yang digenjot untuk mencapai target tersebut adalah sektor properti.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto mengatakan, sektor properti atau perumahan sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena Pemerintah meyakini sektor tersebut sangat strategis.
Oleh karenanya, sektor ini juga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
“Karena sektor properti sangat strategis, melekat di berbagai dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi sosial, keuangan dan juga fiskal. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi backlog [kekurangan] perumahan nasional, jadi akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Andin dalam HUT KPR BTN ke-44 yang dikutip Senin (14/12/2020).
Menurutnya, dibutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah untuk MBR. Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah aspek di antaranya mendorong supply side atau ketersediaan dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program berkelanjutan.
Untuk itu, Kementerian Keuangan memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.
Ia merinci, pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan dukungan untuk dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 9 triliun, SBUM Rp 600 miliar dan SSB Rp 3,87 triliun.
Sedangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN pembiayaan sekunder perumahan yakni PT SMF (Persero) Rp 1,75 triliun, PEN (dana Pemulihan Ekonomi Nasional) Perumahan Rp 1,3 triliun dan DAKF Rp1,42 triliun.
Kemudian, pada tahun 2021, alokasi tersebut akan bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp 16,62 triliun, SBUM menjadi Rp 630 miliar dan SSB menjadi Rp 5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp 1 triliun
“Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya,” jelas Andin.
Dengan dukungan Pemerintah tersebut, Andin optimistis para pelaku sektor properti/perumahan dapat di akselerasi dengan baik. Perbankan khususnya dapat memaksimalkan perannya menjadi penyalur dana pemerintah baik anggaran subsidi maupun Dana PEN yang sudah dialirkan sejak Juni lalu.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Pahala Nugraha Mansury menyambut baik dukungan Pemerintah dalam mendorong sektor properti/perumahan tersebut. Berkat dukungan Pemerintah, pada saat pandemi sekalipun, sektor properti terbukti dapat tumbuh positif.
“Tidak semua sektor terpengaruh pandemi, salah satu sektor yang memiliki kinerja yang cukup baik adalah sektor real estate, di triwulan III pertumbuhannya mencapai 2%,” kata Pahala.
“Pemerintah menempatkan dana di Bank BTN sebesar Rp 10 triliun. Hal itu guna mendorong sektor perbankan khususnya sektor perumahan. Hingga November 2020, Bank BTN telah berhasil merealisasikan Rp 25,6 triliun, hampir mencapai target yang sebesar Rp 30 triliun yang sebagian besar mengalir ke KPR,” imbuhnya.
Ke depannya, mantan Dirut PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini menegaskan tetap dibutuhkan dukungan di sektor perumahan, tidak hanya di sisi demand, tapi juga sisi supply.
Ke depan, BTN juga terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya, melakukan inovasi produk KPR.
Pahala sangat optimistis stimulus yang diberikan Pemerintah untuk tahun 2021 bakal dapat mengakselerasi sektor properti lebih cepat lagi karena perekonomian diprediksi membaik.
!–nextpage–>“Sektor properti memiliki peluang dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional tersebut dikarenakan memiliki kontribusi yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai PDB,” kata Pahala. (CNBC Indonesia/kataberita)
