kataberita.id — Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto membeberkan alasan jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dipangkas dari 227 menjadi 201. Salah satunya, untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Sebelumnya, pemangkasan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
“Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua usulan PSN, dengan mempertimbangkan semua aspek dan menggunakan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional,” terang Airlangga yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/11).
Kriteria dasar tersebut antara lain kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencana strategis, rencana tata ruang atau aturan khusus.
Kemudian, mempertimbangkan kriteria strategis, antara lain memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, keselarasan antar sektor, dan pertimbangan distribusi proyek secara regional.
Selain itu, pertimbangan kriteria operasional, antara lain memiliki studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas Rp500 miliar; dan penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal III 2024 (kecuali proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal III 2024), serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.
Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 201 Proyek dan 10 Program yang mencakup 23 sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp4.809,7 triliun, telah ditetapkan sebagai Daftar PSN terbaru dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020. Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta.
“Pada 2021, kami akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp464,6 triliun. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan industri dan pariwisata,” jelasnya.
