Syarief Hasan Mengecam Keras Sikap Presiden Perancis: Penistaan Nabi Muhammad Bukan Kebebasan Berekspresi yang Dibenarkan

oleh -
Syarief Hasan
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, foto: istimewa

kataberita.id, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengecam keras sikap yang ditunjukkan Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Pasalnya, Presiden Perancis ini tetap membiarkan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung di Perancis dengan dalih kebebasan berekspresi.

Syarief Hasan memandang bahwa kartun yang menistakan Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan berkespresi yang dibenarkan.

“Perancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi harusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi.” ungkap Syarief Hasan.

Apalagi berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa pada (25/10/2018) yang berkedudukan di Kota Strassbourg Perancis telah menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi.

Baca Juga :   Jokowi Marah Lagi? Wakil Ketua MPR Pertanyakan Kinerja Para Kabinet Presiden Jokowi

“Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Perancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa.” ungkapnya.

Ia menegaskan agar Presiden Perancis segera menghentikan pemantik masalah yang semakin meluas ini.

“Presiden Perancis harusnya lebih bijak melihat bahwa umat muslim dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya, Presiden Perancis menghentikan masalah ini serta menarik seluruh pernyataannya yang sering menyudutkan Islam dan menciptakan kegaduhan dunia.” uangkap Syarief Hasan kepada kataberita.id.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas menyikapi permasalahan ini.

Baca Juga :   Pantaskah New Normal Covid-19 di Indonesia, Ini Tanggapan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan

“Pemerintah Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Perancis harus memastikan pesan Indonesia benar-benar didengarkan sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif di tengah Pandemi Covid-19,” tegasnya.

Syarief Hasan juga berpesan kepada seluruh pemimpin di dunia untuk menjaga hak kelompok minoritas, khususnya hak beragama dan berkepercayaan.

“Resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa pada (26/3/2009) telah menegaskan agar setiap negara menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan perasaan aman. Sehingga, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi resolusi tersebut.” ungkapnya.

Syarief juga mendorong agar pesan kedamaian sebagai ciri khas dari Islam yang rahmatan lil alamin digaungkan di tengah umat muslim.

Baca Juga :   RUU HIP Diubah Menjadi RUU BPIP, Wakil Ketua MPR: Lakukan Kajian Relevasi BPIP Terlebih Dahulu

“Kita harus menyampaikan aspirasi muslim dunia dengan bijak dan mencoba untuk tidak terprovokasi. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat dan pembawa pesan damai bagi seluruh alam semesta, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW.” jelas Syarief Hasan.

Ia juga menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan narasi dan aspirasi muslim dunia. “Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan bargaining position sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk membawa pesan Islam dunia dan mewujudkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.” tutup Syarief. (kataberita/icn)