kataberita.id — Pilkada Surabaya 2020 diprediksi jadi ajang adu kekuatan seberapa besar pengaruh antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Kepentingan koordinasi provinsi dengan kota serta keberlanjutan program jadi alasannya.
Dua politikus di Jatim itu sebelumnya dikenang dengan rangkaian drama cekcok, langsung atau lewat bawahannya, terutama dalam penanganan Covid-19.
Khofifah sempat menuduh Pemkot Surabaya lamban dalam merespons penyebaran Corona klaster pabrik PT. H.M Sampoerna, pada awal Mei. Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 M Fikser meresponsnya dengan menyatakan telah bertindak cepat.
Pada Mei, Risma sempat meradang karena mobil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 dipakai oleh Pemprov Jatim. Padahal, kata dia, pihaknya sudah jauh-jauh hari memesannya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas Covid-19 Jatim mengklaim memesannya lebih dulu.
Khofifah dan Risma juga sempat beda suara soal penerapan new normal pada Mei. Saat Gubernur Jatim berancang-ancang menerapkannya, Risma menyebut itu belum saatnya dengan alasan tenaga medis masih berjuang. Ujungnya, Risma meminta Khofifah tak lagi menerapkan PSBB di Surabaya.