kataberita.id — Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan fasilitas negara karena membahas kontestasi Pilkada Solo di Istana Kepresidenan.
“Jelas menyalahgunakan fasilitas negara. Beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga,” kata Pangi, dikutip dari kompas.com Jumat (17/7/2020).
Hal ini disampaikan Pangi menanggapi pengakuan bakal calon wali kota yang ditugaskan DPC PDI-P Solo, Achmad Purnomo.
Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin.
Di Istana, Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju dalam Pilkada Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso.
Gibran merupakan putra sulung Jokowi.
Menurut Pangi, obrolan itu tidak sebaiknya dilakukan di Istana Kepresidenan, semestinya di kediaman pribadi.
“Apa susahnya pulang ke rumah sebentar, bahas pilkada, ngobrol santai di rumah saja. Kenapa harus di Istana?” kata Pangi.
Pangi mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa langkah Gibran maju dalam Pilkada Solo sangat rawan konflik kepentingan.
Menurut dia, harusnya Gibran dan seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik sampai Jokowi tak lagi menjabat.
“Ini bukan kali ini saja, Presiden juga sering kali melakukan hal yang blunder, apakah engak diingatkan? Atau Presiden tahu beliau salah, tapi tetap saja enggak mau di atur-atur,” kata dia.
Hingga saat ini Presiden Jokowi belum memberikan tanggapan atas pernyataan Purnomo.
Kompas.com juga telah menghubungi pihak yang terkait Istana Kepresidenan, namun belum ada yang bersedia memberikan komentar.
Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Februari silam, Jokowi pernah memberi komentar terkait pencalonan Gibran yang dianggap sebagian pihak sebagai upaya Jokowi membangun dinasti politik.
Jokowi membantah tudingan bahwa dia melakukan politik dinasti atau membangun dinasti politik.
Menurut Jokowi, dinasti politik terjadi jika dirinya secara spesifik menunjuk anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu.
“Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).
Sementara itu, menurut dia, jika seorang keluarga atau anak, mendaftarkan diri dalam kontestasi pilkada, Jokowi menyebutkan bahwa rakyat yang menentukan.
“Kalau berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang. Bisa dipilih, bisa tidak dipilih, apa yang salah? Semua orang berhak untuk dipilih dan memilih di Indonesia,” kata Jokowi. (kompas/kataberita)
