Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, Mendorong Agar Presiden Jokowi Mengambil Keputusan dan Langkah Tegas terkait RUU HIP

oleh
Syarief Hasan ke Istana Presiden Bogor
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan ke Istana Presiden Bogor (8/7/2020)

kataberita.id — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Jokowi ini digelar di Istana Bogor pada Rabu (8/7/2020).

Dalam pertemuan ini, Pimpinan MPR RI bersama Presiden RI Jokowi membahas mengenai persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI. Sidang ini direncanakan akan dilaksanakan secara virtual pada Jumat, (14/8/2020). Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas beberapa isu-isu penting yang sedang dibicarakan secara luas di masyarakat.

Baca Juga :   Jokowi Diminta Amien Rais Jangan Sampai Turun dari Jabatannya, Kecuali Ada Kasus Ini

Syarief hasan mempertanyakan sikap pemerintah tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Memang dalam dua bulan terakhir, RUU HIP mendapatkan banyak respon pernolakan dari masyarakat. Bahkan, organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU HIP.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun juga sejak awal menolak RUU HIP. RUU ini diyakini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Bukan hanya itu, RUU ini juga mendegradasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia melalui RUU HIP.

Baca Juga :   Demo Mahasiswa 11 April, Pakar Politik: Mahasiswa Masih Ragu dengan Ketidaktegasan Jokowi Soal 3 Periode

Syarief Hasan pun mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan dan langkah tegas dalam menyikapi RUU HIP. “Dalam pertemuan tadi, kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP”, ungkap Syarief Hasan

Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU ini tidak dilanjutkan “Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap Pemerintah terhadap RUU HIP ini”, ungkap Syarief Hasan di Istana Bogor

Baca Juga :   Elit Politik Berdatangan Gibran, Direktur Eksekutif: Gibran Jadi Jalan Penghubung ke Presiden Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mewakili Presiden RI untuk menyampaikan sikap resmi terkait RUU HIP pada (22/7/2020) mendatang. Dan Menkopolhukam akan memperhatikan usulan dari Demokrat ini. (kataberita/icn)