kataberita.id, Jakarta — Wakil Ketua MPR RI dan juga anggota DPR RI Komisi 1 Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, menyayangkan terjadi lagi Import senjata yang tidak jelas statusnya dengan jumlah yang besar. Indonesia kebobolan atau pembiaran?
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 April 2020 merilis data terjadi pelonjakan tajam impor senjata dan amunisi sampai 7384% di tengah mewabahnya pandemi Covid 19.
BPS menyebutkan bahwa pada Februari 2020 nilai impor senjata hanya senilai 2,5 juta USD. Angka ini meroket tajam pada Maret 2020 senilai 187,1 juta USD.
Anehnya Kemenhan melalui juru bicaranya menyatakan tidak tahu menahu siapa yang import senjata tersebut. “Artinya import senjata illegal mungkin terjadi. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? dimana kordinasi Kemenhan, Polri, BIN dan BNN? Siapapun dari institusi tersebut yang import senjata harus diketahui oleh Kemenhan.” Kata Syarief Hasan, Minggu (17/5/2020).
Hal ini menunjukkan kurangnya bahkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan sama untuk melakukan pembelian import senjata.
Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat tersebut mengharapkan Pemerintah, agar kasus ini segera dilakukan investigasi dan diungkapkan karena bila illegal dapat berpotensi mengganggu keamanan, pertahanan dan NKRI.” Ujarnya.
Kontroversional soal pembelian senjata bukan kali pertama ini terjadi. Pada tahun 2017, Panglima TNI menyebutkan adanya impor senjata illegal berjumlah 5000 pucuk senjata oleh sebuah instansi. Pernyataan itu disampaikan pada saat acara Silaturahmi dengan para Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap pada 22 September 2017. Pernyataan ini menuai banyak tanggapan dan saling lempar argumen dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian RI, Badan Intelegen Negara (BIN), sampai Badan Narkotika Nasional (BNN).
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan berharap agar kasus seperti tidak terjadi lagi dan segala bentuk kebijakan yang strategis, apalagi berhubungan dengan impor senjata dan pertahanan Negara harus berkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait.
Ia berharap agar Pemetintah mendorong industri senjata dalam negeri harus diutamakan produknya agar tidak ada lagi impor senjata yang berlebihan.
“Kasus import senjata illegal dalam jumlah yang besar ini harus mendapatkan perhatian serius dari Presiden sebab ini berkaitan dengan kedaulatan, pertahanan dan keamanan Negara RI dan utuhnya NKRI.” Pungkas Syarief Hasan kepada wartawan. (kataberita.id/icn)
