Jakarta — Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) 2019-2024, pimpinan Nurdin Halid, menjanjikan sebuah perubahan, baik dari sisi kinerja lembaga maupun dalam kaitan menciptakan kemandirian organisasi.
Hal ini disampaikan Pahlevi Pangerang, SE., Sekretaris Jenderal Dekopin saat ditemui di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, Jum’at (21/2/2020) sore. “Ada beberapa rencana strategis yang saat ini tengah digodok oleh pengurus,” aku Pahlevi.
Salah satunya membentuk Rumah Kesejahteraan Indonesia (RKI), yang tadinya Rumah Koperasi Indonesia. Melalui RKI ini, Dekopin akan coba membuka beberapa kegiatan usaha. Hal ini dimaksudkan, agar tercipta kemandirian dalam menjalankan program-program, tidak hanya bergantung dari APBN melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang relatif kecil, sehingga tidak mencukupi bagi implementasi program-program yang akan dibuat.
Pahlevi menambahkan banyak tawaran kerjasama yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. “Sementara kami masih pelajari dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang lebih menguntungkan,” ujarnya.
Pahlevi menjelaskan, kegiatan usaha yang dibentuk berada di bawah naungan RKI bisa berbentuk koperasi atau perusahaan. Ini untuk menjawab kebutuhan dalam menjalankan usaha tersebut. “Kalaupun bentuknya PT, pemegang sahamnya ya koperasi, selain diberi ruang bagi pemegang saham lainnya,” urainya.
Bagi Pahlevi, ini tidak kontraproduktif. Sebab Dekopin secara aturan tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha. Karena itu, RKI yang jadi kendaraan untuk melakukan kegiatan usaha, bukan Dekopin. Dalam hal ini, Dekopin tetap menjalankan fungsinya melakukan pembinaan dan advokasi kepada para anggotanya.
Lebih jauh Pahlevi yang juga Vice President Asia Youth Council (AYC) 2 periode, dimana ketuanya adalah Hun Mani putra PM Kamboja ini menjelaskan, saat ini kegiatan usaha yang memungkinkan segera dibuka antara lain, RKI Simpan Pinjam, RKI Syariah, dan RKI Asuransi sebagai tindak lanjut pertemuan dengan pebisnis dari Korea, beberapa waktu lalu. “Juga kemungkinan membuka kegiatan usaha distribusi dengan nama Distribusi Indonesia yang komposisi sahamnya 50% RKI, 30% ke induk-induk koperasi, dan 20% ke investor yang mau gabung,” urai Pahlevi.
Dia menolak bila dikatakan pembentukan kegiatan usaha ini akan berbenturan dengan anggota-anggota Dekopin. “Justru anggota Dekopin kan jadi pemegang sahamnya,” timpal dia. Juga Dekopin berencana bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Pahlevi berkeyakinan, bila semua tertata dengan baik dengan data-data yang konkrit, maka akan berjalan dengan baik. “Anggota-anggota Dekopin harus punya standar mutu yang tinggi dan terpercaya,” tukasnya.
Bicara soal pembinaan dan advokasi anggota, Pahlevi menjamin, tidak akan jadi masalah. Justru dengan adanya kegiatan usaha ini akan membuat pola pembinaan dan advokasi akan kian diperkuat. “Kita punya skala prioritas, namun bukan berarti yang lain diabaikan. Semua akan tetap berjalan karena kita punya sumber daya manusia yang cukup,” cetusnya
Kepada para anggota Dekopin, Pahlevi mengatakan, menghadapi tantangan yang tidak ringan, maka kita harus kembali pada hakikat koperasi, yakni gotong rotong. Tanpa itu, akan mudah dilibas oleh kekuatan kaum kapitalis. “Founding fathers kita sudah demikian berjasa menyiapkan konsep koperasi ini. Harus kita perjuangkan keutuhannya,” tandasnya.
Dia juga mengajak semua pihak untuk solid dalam pergerakan koperasi ini guna memperjuangkan misi koperasi bersama. (Innews.co.id)
